Analisis Berita
Expanding Human Wisdom

Mei
04

Oleh Anwari WMK

Demokrasi merupakan satu hal dan keterbukaan informasi publik merupakan hal lain. Selama lebih dari satu dasawarsa sejak berakhirnya rezim kekusaaan otoriter Orde Baru, Indonesia berubah menjadi negara demokratis. Pada level praksis, demokrasi menemukan wujud konkretnya di lapangan politik. Bahkan, Indonesia kemudian ditengarai sebagai “laboratorium” penting terjadinya persenyawaan antara Islam dan demokrasi. Pada akhirnya, Indonesia memang disebut-sebut sebagai negeri demokratis dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. Tapi tragisnya, Indonesia gagal melaksanakan prinsip keterbukaan informasi publik. Demokrasi dan informasi publik lalu merupakan dua hal yang berdiri pada pelataran berlainan. Demokrasi yang tampak gagah, ternyata keropos oleh tak adanya keterbukaan informasi publik.

“Informasi publik” yang dimaksudkan di sini  adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan atau diterima oleh suatu badan publik. Sementara “badan publik” yang dimaksudkan di sini adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan lembaga yang mendapat dana dari APBN atau APBD, sumbangan masyarakat, dan mendapatkan dana dari luar negeri. Sesuai dengan peran dan fungsinya, badan-badan publik semacam itu bercorak impersonal. Berbagai aspek dan dimensi yang inheren dengan badan-badan publik dengan sendirinya terbuka untuk dibaca dan dianalisis oleh siapa pun. Namun masalahnya, selama lebih dari sepuluh tahun berdemokrasi badan-badan publik ternyata tak memiliki kemauan mewujudkan keterbukaan informasi.

Karena kenyataan itu, praksis demokrasi di Indonesia minus transparansi. Pada satu sisi, kebebasan berpendapat dan berserikat mendapatkan aksentuasi baru untuk diwujudkan di tengah kancah praksis demokrasi. Tetapi pada lain sisi, ketertutupan tetap mewarnai keberadaan sektor publik. Apa boleh buat, selama lebih dari satu dasawarsa, rezim ketertutupan hadir secara bersamaan dengan pelaksanaan demokrasi. Tak bisa tidak, inilah ironi yang mewarnai praksis demokrasi di Indonesia. Realitas inilah sesungguhnya yang turut serta mendorong lahirnya suatu format demokrasi tanpa kejujuran, demokrasi yang dilumuri distrust.

Bertitiktolak dari persoalan itu tak berlebihan munculnya sebuah kesimpulan. Bahwa, terhitung sejak Indonesia merdeka badan-badan publik telah sedemikian rupa mencederai dirinya sendiri dengan berbagai macam penyimpangan. Distorsi kepentingan rakyat justru dilakukan oleh badan-badan publik melalui upaya-upaya yang bersifat sistemik. Tanpa bisa dielakkan, badan-badan publik lalu tak memiliki kecanggihan mengarusutamakan kepentingan rakyat. Justru, badan-badan publik menumbuhsuburkan kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN). Sedemikian rupa, ketertutupan informasi lantas mengkristal sebagai atmosfer yang pada giliran selanjutnya justu mengondisikan badan-badan publik tumbuh sebagai persemaian  subur KKN. Sungguh, segenap ketidakbecusan itu menemukan momentumnya melalui ketertutupan informasi.

Dapatkah realitas buruk itu diakhiri? Dengan metode apa kita akhirnya sampai pada terminal keterbukaan informasi?

Tak pelak lagi, pertanyaan ini berjalin kelindan dengan perkembangan baru keterbukaan informasi. Terhitung sejak akhir April 2010, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) berlaku secara resmi. Dengan berlakunya UU KIP ini maka rakyat memiliki hak untuk mengakses informasi pada badan-badan publik. Dengan UU KIP ini pula tak ada lagi alasan mempertahankan rezim ketertutupan. Bahkan, implementasi UU KIP merupakan sebuah titik masuk (entry point) menuju peningkatan kualitas tata kelola badan-badan publik. Namun pertanyaan kritikalnya kemudian, benarkah rezim ketertutupan di Indonesia memasuki fase epilog setelah berlakunya UU KIP?

Memang, pengawasan rakyat terhadap badan-badan publik merupakan latar belakang yang mendeterminasi kelahiran UU KIP. Karena itu pula, secara skematik UU KIP memiliki keterbatasan berdasarkan alasan-alasan logis dan strategis. UU KIP tak bisa menyentuh informasi mengenai proses penanganan perkara dalam bidang hukum, informasi kekuatan militer, serta informasi berkenaan dengan hak intelektual. Namun di luar batas-batas demarkasi itu, UU KIP leluasa dijadikan instrumen untuk mengawasi keberadaan badan-badan publik. Secara demikian, badan-badan publik berada dalam sebuah kondisi untuk melakukan apa yang disebut “uji konsekuensi”:  apakah betul informasi yang dinyatakan tertutup masuk ke dalam cakupan perkara hukum, informasi kekuatan militer, dan atau informasi berkenaan dengan hak intelektual.

Tapi, sekali lagi, patut dipertanyakan: benarkah UU KIP merupakan terapi paling relevan diimplementasikan demi mencerabut hingga ke akar-akarnya rezim ketertutupan di Indonesia? Ternyata ada dua jawaban terhadap pertanyaan tersebut.

Pertama, UU KIP merupakan sebuah kerangka kerja legal formal yang mengusung spirit keterbukaan informasi di lembaga-lembaga publik. Sejauhmana UU KIP digdaya mendorong lahirnya keterbukaan informasi sektor publik dalam maknanya yang hakiki, amat sangat ditentukan oleh penegakan hukum (law enforcement). Di sinilah lalu sebuah masalah menyeruak ke permukaan. Hingga hari ini, pelaksanaan sistem hukum di Indonesia justru diharu-biru oleh compang-campingnya law enforcement. Resume terhadap keberadaan sistem hukum di negeri ini justru membawa kita pada kesimpulan yang mencengangkan. Kita memang canggih mengonstruksi hukum. Tapi kontras dengan itu, kita sangat rapuh saat harus masuk ke dalam agenda penegakan hukum. UU KIP ini bukanlah perkecualian dalam konteks rapuhnya law enforcement.

Kedua, telah sejak lama rezim ketertutupan di Indonesia termapankan oleh dukungan kultur dan mentalitas pengelola negara di berbagai lini. Kultur dan mentalitas tersebut berwatak  korup  dan manipulatif. Sudah dalam keadaan demikian, kultur dan mentalitas itu hegemonik. Itulah mengapa, dari waktu ke waktu, seakan tak lekang oleh gilasan zaman, korupsi dan manipulasi digerakkan sebagai terpedo oleh para pengelola negara untuk tujuan pokok memaksakan kehendak yang bersifat subyektif, sehingga benar-benar dirasakan sebagai beban oleh rakyat. Hampir pada berbagai lini pengelolaan negara, begitulah situasinya. Diakui atau tidak, kultur dan mentalitas semacam ini telah hadir seacara utuh sebagai masalah besar kebangsaan. Laksana gunung karang, masalah ini sulit dibongkar hingga ke akar-akarnya.

Jelas pada akhirnya, UU KIP penting tapi tak memadai. Implementasi UU KIP akan berbenturan dengan status qou berbagai cabang kekuasaan di negeri ini. Sangat muskil bagi aktor-aktor pengelola negara dan pemerintahan untuk mengubah secara serta-merta cara pandang terhadap kekuasaaan yang dilandaskan pada ketertutupan informasi. Mengingat upaya bina kekuasaan sejauh ini dilakukan melalui pola operasional politik secara tertutup, tidaklah mungkin para aktor pengelola negara dan pemerintah itu tulus ikhlas menerima kehadiran prinsip-prinsip keterbukaan infomasi dalam manajemen dan kepemimpinan.

Bisa dibayangkan rumitnya persoalan jika seorang pejabat publik diharuskan terbuka menyampaikan informasi berkenaan dengan alasan-alasan logis pemenangan tender sebuah proyek. Apa mungkin sang pejabat publik trengginas  memenuhi imperatif keterbukaan informasi jika selama berkarir di sektor publik ia dipenuhi oleh serangkaian tindakan patgulipat?

Persoalan besar yang kita hadapi pada akhirnya adalah menentukan karakter pengelola sektor publik sejalan dengan spirit UU KIP. Mengacu pada UU KIP, harus ada upaya redefinisi terhadap sosok dan karakter para pengelola negara dan pemerintahan. Ini berarti, dibutuhkan pemaknaan secara cerdas terhadap UU KIP. Dari pemaknaan itulah kemudian disusun suatu rumusan tentang sosok baru pejabat publik. Kalau tidak, UU KIP ini hanyalah macan kertas. Tak lebih dan tak kurang.

Analisis Berita, Vol. 3, Nomor 8, 2010

Apr
16

Oleh Anwari WMK

Koja, Tajung Priuk. Rabu, 14 April 2010. Teater kekerasan berlangsung di sini. Terjadi benturan kolosal antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan warga masyarakat. Seperti lazimnya, media massa lalu ambil bagian: peristiwa kekerasan di Koja lantas diutuhkan sebagai narasi utama pemberitaan. Koja, Tanjung Priuk, di sepanjang hari Rabu itu, benar-benar menjadi panggung kekerasan bagi luka yang menganga serta bagi darah yang tumpah sia-sia.

Esok harinya, 15 April 2010, media massa tampil dengan narasi pemberitaan yang hampir serupa. Bahwa, bentrokan dipicu rencana Pemerintah Provinsi DKI menggusur sebagian lokasi makam Mbah Priuk yang dikeramatkan. Warga, terutama yang mengatasnamakan ahli waris tanah, berusaha mempertahankan pemakaman Mbah Priuk. Memang, tanah sengketa itu makam Habib Hasan bin Muhammad Al Haddad atau Al Imam Al Arif Billah Al Habib Hasan Bin Muhammad Al Haddad. Saudagar Arab itu meninggal pada 1756, lantaran kapalnya dihantam badai di laut utara Jakarta.

Konflik atas tanah pemakaman itu bisa dijelaskan secara sederhana dan gamblang. Lokasi yang diidentifikasi sebagai ‘pemakaman Mbah Priuk’ merupakan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Dobo. Luas TPU yang berlokasi di Jalan Dobo, Jakarta Utara, itu mencapai 145,2 hektar. Para ahli waris Habib Hasan mengklaim tanah itu sebagai milik mereka berdasarkan hak Eigedom Verponding No. 4341 dan No. 1780. Pada September 1999, ahli waris Habib Hasan membangun makam Mbah Priuk serta sebuah pendopo. Ternyata, makam Mbah Priuk itu banyak dikunjungi peziarah dari berbagai daerah.

Sementara pada pelataran lain, PT Pelindo II mengklaim memiliki tanah TPU Dobo itu berdasarkan sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 1/Koja Utara, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan  Jakarta Utara, pada 21 Januari 1987. Berdasarkan sertifikat itu PT Pelindo II berniat memperluas terminal bongkar muat peti kemas sesuai rencana induk pelabuhan.  Apalagi, sejak 1999 hak penggunaan kawasan pelabuhan sudah diberikan pemerintah kepada perusahaan Hongkong Hutchison Port Holding. Melalui anak perusahannya bernama Grosbeak Pte Ltd, Hutchison Port Holding menguasai 51% saham Jakarta International Container Terminal (JICT), sedangkan 49% saham lainnya dikuasai Pelindo II.

Ledakan konflik yang mencuat ke permukaan dipicu oleh tubrukan dua kepentingan. Para ahli waris Habib Hasan merasa berhak mempertahankan kompleks pemakaman Mbah Priuk.  Sementera Pelindo II, merasa berhak memanfaatkan tanah tersebut sebagai areal perluasan terminal peti kemas, berdasarkan keabsahan pada tingkat legal formal. Pada 2010 Pelindo II lalu melakukan dua hal. Pertama, meminta bantuan hukum kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membongkar bangunan pendopo di sekitar makam Mbah Priuk—yang ditengarai tak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Kedua, makam Mbah Priuk akan diperluas dan dipercantik, sehingga tetap berfungsi sebagai tujuan ziarah spiritual.

Bentrok antara Satpol PP dan warga masyarakat pecah tatkala Pemerintah Kota Jakarta Utara menertibkan bangunan Gapura Mbah Priuk di TPU Dobo. Bentrokan bermula dengan lemparan botol minuman energi ke arah warga yang bergerombol.  Setelah itu, Satpol PP merangsak masuk ke dalam areal TPU Dobo. Sebagian warga ditangkap di areal pekuburan. Tak ayal lagi, peristiwa ini memicu ledakan kemarahan warga. Aksi-reaksi pun menjadi tak terelakkan. Warga mengamuk dengan merusak, menggulingkan dan membakar mobil Satpol PP.

Rekapitulasi atas peristiwa kekerasan ini menunjukkan: dua orang tewas dan puluhan orang terluka. Sementara, kendaraan yang dirusak massa mencakup 30 mobil Satpol PP, enam mobil polisi, tiga alat berat dan satu water cannon. Praktis, bentrokan ini membuat Tanjung Priuk lumpuh. Baik warung, toko maupun tempat usaha di sepanjang Jalan Jampea serta di sekitar RSUD Koja, tutup. Truk-truk tujuan Cilincing terjebak kepungan massa. Gambaran menyeramkan di lokasi bentrokan tampak mencolok oleh onggokan bangkai mobil, truk dan sepeda motor yang hangus terbakar.

Bagaimana narasi kekerasan ini dimengerti hakikat dan maknanya? Tak ada kata yang tepat melukiskan semua ini selain menyebutnya sebagai “reproduksi kekerasan” dalam bentuknya yang begitu telanjang. Kepentingan untuk mempertahankan kuburan telah bertubrukan dengan kepentingan perluasan terminal peti kemas di kawasan pelabuhan. Mendadak sontak, publik mengekspresikan kekecewaan terhadap metode kekerasan yang dengan gegap gempita dipertontonkan oleh ratusan pasukan Satpol PP. Sangat bisa dimengerti pada akhirnya, mengapa di sepanjang Rabu hingga malam hari bahkan hingga Kamis esok harinya jejaring sosial facebook diwarnai kritik, caci maki dan sumpah serapah publik terhadap Satpol PP.

Dalam editorialnya bertajuk “Menyesalkan Insiden Priuk”, Koran Tempo edisi 15 April 2010 menulis narasi kalimat seperti ini: “Huru-hara yang meletup di Tanjung Priuk jelas menggambarkan kegagalan pemerintah daerah menengahi sengketa tanah. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta seharusnya mengutamakan penyelesaian secara damai, dan bukannya main gusur. Sebab, cara ini hanya memancing kekerasan, bahkan kerusuhan.”

“Langkah gegabah itulah”, tulis editorial Koran Tempo selanjutnya, “yang menimbulkan insiden berdarah di kawasan makam Mbah Priuk kemarin. Pemerintah DKI nekat mengerahkan Satuan Polisi Pamong Praja untuk mengusir penduduk yang mempertahankan makam dan lahan sekitarnya. Bentrokan tak terhindarkan. Korban pun berjatuhan dari kedua belah pihak. Seorang polisi pamong praja tewas, dan lebih dari seratus orang terluka. Kejadian ini juga menyulut aksi pembakaran sejumlah mobil. Kantor terminal peti kemas di Koja, Jakarta Utara, tak jauh dari lokasi makam, bahkan dijarah.”

Tanpa tedeng aling-aling, editorial ini sesungguhnya berbicara tentang kegagalan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tampil sebagai wasit yang adil terhadap sengketa tanah yang telah tersulut berbilang tahun. Tampak mencolok di sini, pemerintah lebih berpihak pada kepentingan Pelindo II. Relasi-relasi kultural dari keberadaan makam Mbah Priuk lantas dimengerti sebagai sesuatu yang sama sekali tak bermakna, dan karena itu dilecehkan.

Apa yang penting digarisbawahi di sini ialah penyikapan pemerintah yang lebih memandang penting logika hukum. Editorial Koran Tempo lalu menambahkan catatan seperti ini: “Pemerintah daerah mestinya tidak menggusur secara serampangan. Dari sisi hukum, sesuai dengan putusan pengadilan, kawasan makam Habib Hasan bin Muhammad al-Hadad alias Mbak Priuk memang milik PT Pelindo II. Tapi, masalahnya, ahli waris dan penduduk yang mempertahankan lahan ini juga punya alasan historis yang tak kalah masuk akal dibanding pertimbangan hukum formal.”

Dalam aksentuasi berbeda, Jawa Pos menyoroti kekerasan di Tanjung Priuk itu. Melalui editorialnya bertajuk “Pelajaran dari Makam Mbah Priuk”, Jawa Pos menulis: “Peristiwa seperti di makam Mbah Priuk itu sebenarnya juga banyak terjadi di daerah lain. Sejumlah peristiwa penggusuran yang berakhir dengan ricuh serta memakan korban jiwa juga terjadi karena pendekatan represif itu. Sering penguasa mengambil keputusan untuk menggunakan kekuatan fisik, padahal masih ada ruang dialog.”

Dengan ini semua, jelas duduknya perkara. Pemerintah merupakan mesin yang mereproduksi kekerasan. Diakui atau tidak, begitulah realitasnya.

Analisis Berita, Vol. 3, Nomor 7, 2010

Apr
14

Oleh Anwari WMK

Tatkala Departemen Perindustrian menyatakan akan fokus pada upaya revitalisasi industri gula dan pupuk mulai tahun 2010 (Kompas, 8 November 2009, hlm. 3), maka seketika itu pula kita sesungguhnya tersadarkan betapa perjalanan industri bangsa ini benar-benar kembali ke titik nol. Jelas, ini merupakan realitas yang menyedihkan. Sebagai bangsa, kita tak beranjak ke mana-mana, alias jalan di tempat. Padahal, pada era Orde Baru, sudah muncul bayangan, sinyal dan tanda-tanda, bahwa pergumulan industrial di Tanah Air sedikit banyaknya bakal memasuki fase hi-tech.

Kemampuan memproduksi pesawat terbang kala itu telah menjadi salah satu tonggak dari perkembangan industri yang mulai memasuki fase hi-tech. Langsung maupun tak langsung, kemampuan memproduksi pesawat terbang mencetuskan inspirasi untuk juga mengarahkan berbagai elemen dalam sektor industri agar berada dalam derajat yang lebih baik. Sayangnya, perkembangan setelah Orde Baru justru merupakan titik kemunduran. Pilihan kebijakan pun tak mampu membendung gelombang deindustrialisasi.

Barangkali, Menteri Perindustri MS Hidayat jujur menatap kenyataan hari ini, sehingga Departemen Perindustrian yang ia pimpin dipandang realistik manakala fokus pada pengembangan industri pangan. Kerangka teknis pengembangan industri pangan itu dimulai dengan revitalisasi industri gula dan pupuk. Tetapi dengan fokus ini pula muncul persoalan berkenaan dengan kapasitas  pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dalam membuat terobosan-terobosan besar—sebagaimana dijanjikan dalam kampanye Pilpres 2009. Opsi Departemen Perindustrian merevitalisasi industri gula dan pupuk hanya merupakan penegasan, bahwa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono berjibaku untuk menuntaskan masalah lama dengan retorika baru.

Di sini kita menyaksikan, betapa penyelesaian  masalah lama bukan sekadar catatan kaki, tetapi justru menjadi narasi utama. Semestinya, untuk lima tahun ke depan, narasi utamanya adalah terbentuknya knowledge economy dan penguatan industri kreatif berbasis kekayaan budaya. Apa boleh buat, knowledge economy dan industri kreatif hanyalah diposisikan semata sebagai catatan kaki.

Sebagai bangsa, kita terjerembab ke dalam kesalahan kolektif. Perubahan orientasi politik dibiarkan berimplikasi memporak-porandanya trase perjalanan industri menuju pelataran masa depan. Seharusnya, penjungkir balikan politik tak disertai penjungkir balikan industri. Bukan saja karena antara politik dan industri berpijak pada paradigma berlainan, lebih dari itu industri sejatinya steril dari pengaruh yang dihentakkan oleh pergeseran pendulum politik. Memang, tak ada satu pun titik dalam perkembangan industri yang sepenuhnya sempurna. Industri berorientasi hi-tech sekali pun, di dalamnya termaktub sejumlah kelemahan. Hanya saja, sejauh pilihan dan strategi industrial berpijak secara kuat pada cita-cita dan idealisme terwujudnya masyarakat adil makmur, maka sejauh itu pula industri mutlak disterilisasi dari gejolak politik yang tak berkesudahan.

Tentu saja, bijaksana manakala kini memberikan apresiasi terhadap revitalisasi industri gula dan pupuk. Betapa pun parsialnya opsi revitalisasi ini, apresiasi tetap dibutuhkan agar muncul impul kejiwaan yang mendorong timbulnya upaya-upaya progresif dalam rentang keseluruhan evolusi industrial di Tanah Air.  Bahkan, untuk kepentingan jangka panjang, dukungan terhadap revitalisasi industri gula dan pupuk harus dimengerti sebagai salah satu prasyarat terwujudnya kemandirian nasional dalam bidang pangan. Sehingga dengan demikian, revitalisasi industri gula dan pupuk diposisikan sebagai salah satu prolog atau pintu masuk menuju kemandirian nasional dalam bidang pangan.

Sungguh pun demikian, apresiasi diberikan bukan tanpa reserve. Apresiasi tak mungkin diberikan tanpa disertai catatan kritis. Ketika program revitalisasi mulai diimplementasikan, hal krusial terkait penyikapan industri gula dan pupuk itu sendiri. Pertama, sejauhmana para pengelola pabrik gula dan pupuk mampu menangkap pesan-pesan kemandirian nasional dalam bidang pangan.  Kedua, sejauhmana para operator pabrik gula dan pupuk mampu menjadikan momentum revitalisasi sebagai starting point evolusi industrial nasional agar dengan segera dan bergegas perindustrian memasuki fase hi-tech.

Jelas dengan demikian, terlalu mahal jika program revitalisasi industri gula dan pupuk masih membelenggu realitas dan perkembangan industri secara keseluruhan pada titik nol seperti sekarang. Setelah revitalisasi industri gula dan pupuk usai, sudah saatnya pembangunan industri di Indonesia melesat meninggalkan titik nol mencapai kemajuan lebih lanjut yang lebih signifikan.

Analisis Berita, Vol. 3, Nomor 6, 2010

Apr
14

Oleh Anwari WMK

Sebagaimana lazimnya kompetisi politik, para politikus tampil ke depan untuk memperlihatkan dirinya sebagai yang terbaik. Pada setiap kompetisi politik tercipta sebuah panggung yang mempertontonkan adegan politikus melawan politikus lain. Baik pada era otoriter maupun pada zaman demokrasi, begitulah pertautan eksistensial antarpolitikus di Indonesia. Dengan sendirinya, politik membuncah sebagai medan laga pertarungan memperebutkan atom-atom kekuasaan. Maka, pertarungan politikus versus politikus lain merupakan hukum besi (iron law) dalam hal memperebutkan kuasa politik. Inilah suatu bentuk pertarungan yang dinilai patut dan wajar, serta dikaji oleh para ilmuwan sosial-politik sebagai suatu bentuk keadaban.

Hanya saja, kemudian muncul realitas baru selama kurang lebih lima tahun berselang. Bahkan, inilah realitas yang sebelumnya hampir tak ada presedennya. Bahwa, pertarungan politik tidak melulu urusan aktor-aktor politik beserta inner circle yang melingkupinya. Di atas segalanya, publik pun dikondisikan oleh sebuah situasi agar juga terlibat memberikan penilaian terhadap totalitas pertarungan politik. Kompetisi politik, dengan sendirinya, tak semata berada dalam spektrum sempit pengejawantahan ambisi merebut kuasa politik. Lebih dari itu, pertarungan antar-politikus melibatkan penilaian publik.

Pertarungan memperebutkan posisi ketua umum pada sebuah partai politik, misalnya, tak lagi berada dalam satu setting yang semata memosisikan publik sebagai penonton yang pasif.  Pandangan dan penilaian publik malah diwadahi ke dalam suatu mekanisme jajak pendapat. Dengan demikian berarti, publik sengaja diposisikan sebagai elemen lain penentu kemenangan pertarungan politik. Kian tampak jelas, publik tak lagi semata penonton. Tetapi juga, ditabalkan sebagai penilai. Dengan demikian berarti, ada semacam evolusi terhadap keberadaan publik.

Semula muncul aksioma seperti ini. Tanpa keterlibatan publik dalam hal memberikan pandangan dan penilaian, kompetisi memperebutkan posisi ketua umum partai politik dijamin bisa terus berlangsung. Pada titik ini muncul sebuah real-politik, bahwa pandangan dan penilaian publik bukanlah faktor primer penentu siapa pemenang dan siapa pecundang. Namun pada perkembangan selanjutnya, muncul aksioma baru. Pandangan dan penilaian publik bukan lagi variabel marginal.  Para kandidat ketua umum partai politik merasa penting dan perlu mempertimbangkan secara saksama pandangan dan penilaian publik.

Tanpa  bisa dielakkan, para kandidat ketua umum partai politik lalu merasa urgen mendekati lembaga-lembaga survei. Melalui riset dan observasi yang dilakukan lembaga-lembaga survei itulah seorang kandidat ketua umum mengukur dan menakar tingkat elektabilitasnya. Melalui riset dan observasi lembaga-lembaga survei itulah kandidat ketua umum partai politik berupaya menemukan ketepatan informasi berkenaan dengan posisi dirinya, sebagai pemenang atau malah pecundang.

Pada  contoh kasus pertarungan memperebutkan posisi ketua umum Partai  Demokrat dalam kongres di Bandung, 21-23 Mei 2010, kita menyaksikan satu hal: bagaimana dua orang kandidat beradu data survei (Seputar Indonesia, 8 April 2010, hlm. 4). Berdasarkan data survei LP3ES, Anas Urbaningrung mengklaim dirinya sebagai kandidat paling layak memimpin Partai Demokrat selama lima tahun ke depan. Sementara dengan menggunakan data survei Cirus Surveyor, Andi A. Mallarangeng juga melakukan klaim yang sama. Alhasil, data survei LP3ES dan Cirus Surveyor menjadi acuan bagi dua kandidat untuk kemudian mengklaim dirinya sebagai yang terbaik.

Apa yang bisa dimengerti dari kenyataan ini ialah pertarungan politik dengan dataran yang melebar. Tampak jelas di sini, bagaimana sebuah lembaga survei “melayani” seorang kandidat ketua umum sebuah partai politik. Apakah lembaga survei objektif, itulah masalah berikutnya.
Analisis Berita, Vol. 3, Nomor 5, 2010

Apr
13

Oleh Anwari WMK

Implementasi demokrasi bukanlah garansi ke arah lahirnya model pengelolaan politik secara rasional. Aneh bin ajaib, justru dalam atmosfer demokrasi masih bertahan perpolitikan bercorak feodalistik. Ingin tahu faktanya, tengok perkembangan politik di tingkat nasional selama April-Mei 2010. Fakta dimaksud terkait erat dengan terpilihnya kembali Megawati Soekarnoputri untuk ketiga kalinya sebagai Ketua Umum PDI-P. Fakta lainnya, berjalin kelindan dengan  “perebutan restu Yudhoyono” di kalangan kandidat Ketua Umum Partai Demokrat.

Tentu saja, PDI-P dan Partai Demokrat disebut di sini sekadar sebagai contoh soal. Dalam skala pembicaraan lebih luas, hampir secara keseluruhan partai-partai politik di Tanah Air mengidap tekstur feodalisme. Mungkin, hanya Partai Golkar, PPP dan PKS yang sementara ini tak identik dengan tokoh besar pendirinya. Tengok, misalnya, PKB, PAN, Gerindra maupun Hanura. Keberadaannya tak bisa dilepaskan dari sosok (alm.) Abdurrahman Wahid, Amien Rais, Prabowo Subianto maupun Wiranto. Kuatnya pengaruh tokoh-tokoh besar ini hanya mengukuhkan berjalannya pola relasi patron-klien dalam kepemimpinan partai.

Dalam konteks PDIP, feodalisme tak bisa dilepaskan dari posisi dan kedudukan Megawati sebagai Ketua Umum. Fakta yang tersingkapkan ke atas permukaan menunjukkan, di bawah kepemimpinan Megawati PDIP justru diperhadapkan dengan masalah besar penurunan kinerja. Semula, di bawah kepemimpinan Megawati, PDIP keluar sebagai pemenang dalam Pemilu 1999. Namun pada dua Pemilu berikutnya, perolehan suara PDIP tergerus. Jika pada Pemilu 1999 PDIP memenangi 33,74% suara, pada Pemilu 2004 merosot menjadi 18,53%, dan merosot lagi menjadi 14,03% pada Pemilu 2009. Semua ini merupakan konsekuensi logis dari kekecewaan pendukung PDIP  di akar rumput terhadap kepemimpinan Megawati saat menjadi Presiden RI selama kurun waktu 2001-2004.

Anehnya, dalam Kongres III PDIP di Sanur, Bali, Megawati kembali terpilih sebagai ketua umum. Sebagai satu-satunya kandidat ketua umum, Megawati bahkan dipilih kembali secara aklamasi. Apa yang bisa dibaca dari kenyataan ini, kader-kader PDIP yang tengah berlaga di dalam kongres tak memandang penting kekecewaan kalangan swing voters. Sedemikian rupa, para kader yang terlibat kongres justru menempatkan Megawati sebagai sosok penuh kultus. Maka, dipandang tak penting fakta kemerosotan kinerja PDIP. PDIP yang statis di bawah kepemimpinan Megawati, dipandang sebagai satu hal. Sementara, memilih kembali Megawati merupakan hal lain. PDIP sebagai sebuah tatanan sistem lalu tak lebih penting dibandingkan personalitas Megawati. Di sini, kebesaran personal melampaui kebesaran organisasional.

Dalam konteks Partai Demokrat, Kompas (8 April 2010, hlm. 4) menulis narasi kalimat seperti ini: “Memperebutkan restu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat. Itulah yang sedang dilakukan para bakal calon ketua umum partai pemenang Pemilihan Umum 2009 tersebut belakangan ini.”

Melalui pengungkapan secara subtil, narasi kalimat yang dikemukakan Kompas mengekspresikan kedudukan Yodhoyono sebagai patron yang tiada taranya. Tak mengherankan jika Andi A. Mallarangeng melandasakan pencalonanya sebagai kandidat Ketua Umum Partai Demokrat berdasarkan logika kebersamaan dirinya dengan Presiden Yudhoyono dan keluarganya selama enam tahun terakhir. Marzuki Alie, kandidat yang lain, berbicara tentang pujian Yudhoyono bahwa Marzuki merupakan orang bertanggung jawab, pekerja keras, dan all out. Begitu juga klaim Anas Urbaningrum, Yodhoyono telah memintanya agar Partai Demokrat dijadikan partai modern.

Kita menyimak di sini, orkestrasi bertahannya feodalisme-transaksional. Betapa semuanya harus dibayar mahal melalui ketidak-bermaknaan kompetisi politik secara rasional.

Analisis Berita, Vol. 3, Nomor 4, 2010

Apr
13

Oleh Anwari WMK

Pada akhirnya, hukuman mati bagi para koruptor benar-benar mencuat ke permukaan sebagai isu super seksi. Suara-suara segelintir orang yang menghendaki agar penghukuman jangan sampai sama dan sebangun dengan pembunuhan, ternyata kalah nyaring dibandingkan dengan suara-suara yang menyerukan diberlakukannya hukuman mati bagi para koruptor.  Bahkan, suara-suara yang mengusung anti-hukuman mati itu mendadak sontak dirasakan sebagai sebuah anomali manakala disimak berdasarkan teropong sosiologi korupsi. Kalau pun suara-suara anti-hukuman mati berlandaskan pandangan-pandangan filosofis, tetap saja suara-suara ini dirasakan sebagai “romantisme-humanistik”, yang telah kehilangan pesona misi profetiknya. Inilah suara-suara yang ditahbiskan sebagai sesuatu yang sama sekali tak relevan manakala dikait-hubungkan dengan kecamuk korupsi yang sungguh-sungguh destruktif.

Apa yang kemudian menarik untuk kita catat adalah ini. Isu super seksi hukuman mati merupakan semiotika yang bergerak di atas permukaan kesadaran publik berkenaan dengan batas-batas demarkasi kecamuk korupsi. Sudah barang pasti dapat diprediksikan dari sejak sekarang, bahwa hukuman mati mustahil diberlakukan dalam waktu cepat sebagai sebuah hukum positif. Baik pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) maupun lembaga-lembaga penegak hukum berada dalam satu titik konvergensi untuk menampik hukuman mati. Sebab jika benar diberlakukan, hukuman mati bergulir sebagai bumerang yang bakal menggilas aktor-aktor pemerintahan, DPR dan aparat hukum. Bukankah mereka yang sejauh ini terpilin ke dalam orkestrasi korupsi?

Pada titik ini lantas bisa dimengerti, mengapa hanya Prof. Dr. Mahfud MD yang asertif berbicara tentang hukuman mati bagi para koruptor. Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini seakan bertindak sebagai muadzin ke arah pelaksanaan hukuman mati, dengan koruptor sebagai sasarannya. Ia seakan membunyikan lonceng peringatan, bahwa tanpa hukuman mati mustahil korupsi di negeri ini bisa disikat habis. Di tengah munculnya keraguan dan kegamangan kalangan penegak hukum, Mahfud MD justru mempertontonkan argumentasi tentang hukuman mati sebagai metode paling solutif membabat habis korupsi.

Tentu saja, wacana hukuman mati yang berhenti sebatas isu super seksi ini merupakan manifestasi secara subtil batas-batas demarkasi kecamuk korupsi. Inilah wacana yang menghablur ke ruang publik dan serasa sedap didiskusikan. Tetapi di balik itu, mengejawantah tiga gugusan persoalan yang sungguh-sungguh merefleksikan terbetuknya batas-batas demarkasi kecamuk korupsi.

Pertama, korupsi dalam hubungannya dengan negara gagal khas Indonesia. Baik cabang-cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif, maupun jajaran birokrasi publik, secara keseluruhan merupakan anasir negara yang berbeda secara diametral dibandingkan dengan masyarakat dan perekonomian. Letak perbedaan itu terkait erat dengan legitimasi dan kewenangan untuk turut serta menentukan keberlanjutan eksistensi masyarakat dan perekonomian. Tatkala anasir-anasir negara ini terseret ke dalam pusaran korupsi yang tiada taranya, maka terjadi disharmoni pada aras hubungan segitiga “negara-masyarakat-perekonomian”. Bukan saja negara tak inspiratif bagi pengelolaan lebih lanjut masyarakat dan perekonomian, lebih dari itu negara gagal memberikan respons secara cerdas terhadap aneka ragam tantangan yang sekonyong-konyong muncul ke permukaan.

Akibat kecamuk korupsi, negara dalam realitas Indonesia kesulitan memahami dirinya sendiri. Sejalan dengan bentangan historis sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, proses evolusi ternyata tak mengondisikan negara menjadi lebih baik. Justru dengan didukung oleh kecanggihan teknikalitas korupsi, negara malah berjalan mundur. Selain korupsi, tak ada kebanggaan yang patut dipertontonkan oleh aktor-aktor pengelola negara. Karena itu pula, tak ada penyebutan yang sahih demi menandai semua ini selain mengatakannya sebagai “norak”, “memalukan” dan bahkan “menjijikan”. Sangat bisa dimengerti pada akhirnya, mengapa pengucapan-pengucapan tentang keberhasilan negara oleh jejaring rezim yang tengah berkuasa justru dimengerti publik sebagai retorika dan pencitraan yang amat sangat narsis. Maka, benar-benar terasa batas demarkasi kecamuk korupsi.

Kedua, korupsi dalam kaitannya dengan dispora perekonomian. Sulit memungkiri fakta dan kenyataan, Indonesia kaya akan sumber-sumber daya produktif. Bukan saja lantaran terdapat endowment berupa sumber daya alam dengan magnitud besar, lebih dari itu tersedia beragam talenta ke arah pengembangan industri kreatif. Selain itu, tak terkatakan lagi jika Indonesia berada dalam posisi strategis sebagai pasar gemuk di kawasan Asia Tenggara yang mampu menyerap dalam skala besar berbagai macam produk. Tragisnya, anasir-anasir negara gagal memahami secara cerdas segenap kenyataan ini. Sebagai akibatnya, negara lumpuh saat diharapkan mampu melakukan pengorganisasian terhadap seluruh potensi perekonomian agar sepenuhnya faktual dan aktual.

Diaspora perekonomian tampak mencolok pada kegagalan pemerintah dalam hal memberikan garansi terhadap ketercukupan faktor masukan produksi. Energi gas, misalnya, gagal diarahkan sebagai basis penguatan industri manufaktur di dalam negeri. Pemerintah malah membiarkan gas diekspor dengan harga murah. Langsung maupun tak langsung, pemerintah Indonesia memberikan kontribusi ke arah terciptanya nilai tambah industri di negara-negara lain. Mengapa ini terjadi? Jelas, semuanya terkait erat dengan kecamuk korupsi dalam balutan rente ekonomi. Ketika kemudian kian mengkristal tuntutan agar pemerintah berperan memperkuat keberadaan faktor masukan produksi industri, maka penghentian kecamuk korupsi merupakan keniscayaan tak terelakkan. Mengakhiri kecamuk korupsi lantas menjadi aksioma untuk memajukan perekonomian bangsa ini. Tak pelak lagi, inilah batas demarkasi kecamuk korupsi.

Ketiga, korupsi dalam kaitannya dengan akumulasi kebencian masyarakat. Observasi secara generik membawa kita pada satu kesimpulan: semakin kuatnya penolakan masyarakat terhadap korupsi. Jika semula ada penerimaan secara diam-diam terhadap perilaku korup, titik balik kemudian terjadi. Pelan tapi pasti, masyarakat berada dalam satu fase kesadaran untuk memandang korupsi bukan sebagai kelaziman. Timbulnya kesadaran kolektif semacam ini tak bisa dilepaskan dari skandal mafia kasus perpajakan yang membelit pegawai golongan IIIA di Subdirektorat Banding Ditjen Pajak, Gayus Tambunan. Kebencian masyarakat terhadap korupsi inilah yang turut serta mengukuhkan timbulnya batas-batas demarkasi kecamuk korupsi.

Bagaimana pun, korupsi memiliki ruang untuk tumbuh dan berkembang hanya manakala masyarakat menerimanya sebagai suatu kelaziman. Terutama sejak era Orde Baru, sedemikian rupa masyarakat terkondisikan menerima kehadiran korupsi sebagai kewajaran. Tak bisa dielakkan, sejak era Orde Baru itulah korupsi bermetamorfosis menjadi domain kultural. Korupsi tidak lagi dimengerti sebagai penyimpangan, tetapi justru diposisikan sebagai prasyarat saat masyarakat harus berhubungan dengan anasir-anasir negara. Cuma saja, skandal Gayus Tambunan mengubah segalanya. Domain kultural korupsi kini terdekonstruksikan oleh kecamuk korupsi di bidang perpajakan. Seakan blessing in disguise, skandal Gayus Tambunan mengondisikan terciptanya batas demarkasi kecamuk korupsi.

Alhasil, sebagai salah satu negara terkorup di dunia, Indonesia mulai memasuki babakan baru dalam perjalanan historisnya bergumul dengan korupsi. Kecamuk korupsi memang terus terjadi. Sungguh pun demikian, mulai tampak tanda-tanda, bahwa kecamuk korupsi itu diperhadapkan dengan batas-batas demarkasi. Artinya, silahkan para koruptor berpesta pora, dengan segala kelancungannya. Hanya saja, atmosfer baru lahir: tak pernah ada pesta yang tak berakhir. Koruptor pada berbagai tingkatan, mau tak mau, harus memasuki titik kulminasi, bahwa enough is enough.

Analisis Berita, Vol. 3, Nomor 3, 2010

Apr
13

Oleh Anwari WMK

Pelan tapi pasti, kian tersingkap fakta dan kenyataan. Betapa sesungguhnya, realitas hidup kolektif di Indonesia mulai kehilangan otentisitasnya. Kalau pun masih tersisa otentisitas, maka otentisitas itu pun mulai digerus oleh gelombang kepunahan secara sangat dahsyat. Sementara tragisnya, punahnya otentistas merupakan akibat logis dari sikap hidup, perilaku dan tindakan yang terlampau pragmatik-komersialistik. Akibat lebih lanjut dari kenyataan ini, ruang publik gagal mencetuskan inspirasi-inspirasi baru nan memukau. Para aktor politik dan ekonomi yang nyemplung ke dalam ruang publik pun tak membawa serta dramaturgi yang inspiratif. Justru, para aktor itu tiba-tiba tampak sebagai monster pemburu rente yang tiada taranya.

Tragedi demi tragedi lalu mengkristal sebagai atmosfer memilukan bagi Indonesia. Politik lantas kehilangan kedigdayaannya memperjuangkan kehendak umum (public interest). Sementara perekonomian, lumpuh saat diharapkan mampu mewujudkan keunggulan kompetitif bangsa. Apa boleh buat, amanat penderitaan rakyat tersingkirkan dari arena pergumulan politik dan ekonomi. Tak pelak lagi, begitulah potret Indonesia pada abad XXI kini. Maka, hanya ada satu jalan yang mungkin ditempuh Indonesia sebagai bangsa, yaitu sungguh-sungguh menghidupkan kembali sukma otentisitas.

Penting dicatat, bahwa dengan otentisitas berarti, ada upaya saksama mempertahankan kesejatian diri yang agung. Dengan otentisitas, manusia merambah menuju puncak kesempurnaan hidup melampaui binatang-binatang. Segala sesuatu yang manusiawi sungguh-sungguh diupayakan berdimensi transenden. Dengan otentisitas, timbul progresivitas demi meraih kebenaran hakiki. Dengan otentisitas, Indonesia bukanlah sekadar wilayah tempat berhimpunnya sekumpulan manusia dari berbagai macam puak. Lebih dari itu, melalui otentisitas terbentuk format kolektivitas manusia yang menjungjung tinggi sportivitas, kejujuran dan integritas. Otentisitas inilah yang meneguhkan timbulnya pandangan dunia desa mawa cara, negara mawa tata, sabrang damar panuluh.

Ketiadaan Otentisitas

Manakala saksama menelisik pesan-pesan filosofis yang termaktub di balik teks Pembukaan UUD 1945, maka serta-merta kita menemukan hakikat otentisitas Indonesia sebagai sebuah bangsa. Masalahnya kemudian, anak-anak bangsa di negeri ini terseret ke dalam arus besar punahnya otentisitas. Tragisnya lagi, punahnya otentisitas menemukan episentrumnya di lembaga-lembaga pendidikan tinggi. Maka, semakin terkuak ke permukaan, betapa sesungguhnya lembaga-lembaga pendidikan tinggi yang pada dasarnya terhormat itu justru diharu-biru oleh hadirnya dosen, profesor dan calon profesor yang tak lain dan tak bukan hanyalah plagiator. Tanpa bisa dielakkan, perguruan tinggi menjadi ladang subur tumbuhnya plagiarisme.

Sesuatu yang kemudian penting dikatakan adalah ini: muncul sekumpulan dosen, profesor dan calon profesor yang kehilangan rasa malu menjiplak dan mengklaim karya-karya akademis orang lain sebagai miliknya. Bahkan, karya-karya mahasiswa mereka sendiri sengaja dibajak untuk keperluan kum akademik. Demi meraih posisi guru besar, misalnya, banyak dosen memilih jalan yang mudah, serta menampik jalan yang benar. Kita lalu melihat keanehan yang tiada taranya pada bangsa ini. Guru besar yang plagiator tak memberi kontribusi signifikan terhadap kemajuan ilmu pengetahuan. Besarnya populasi guru besar tak berbanding lurus dengan apa yang pernah disinggung Soedjatmoko sebagai “penambahan cadangan ilmu”.

Pertanyaan yang kemudian mencuat ke permukaan terkait dengan hakikat dan logika pencapaian akademis di perguruan tinggi. Apa sesungguhnya yang mendasari keberadaan seseorang sehingga patut menyandang status profesor atau guru besar? Adakah takaran objektif untuk  bisa menyimpulkan bahwa seseorang memang layak menyandang status guru besar? Dalam okasionalitas apa seseorang dipandang patut mempertontonkan gelar guru besar? Ternyata, pertanyaan-pertanyaan ini memiliki kaitan makna dengan beberapa dimensi.

Pertama, upaya meraih status guru besar kini memang rentan terjerembab ke dalam plagiarisme. Dalam headline-nya pada edisi 18 Februari 2010, harian Kompas mengungkap penjiplakan yang kian merebak pada berbagai perguruan tinggi di Tanah Air. Dengan beragam modus, maka dosen,  guru besar dan calon guru besar menjiplak karya-karya akademik orang lain. Headline ini menegaskan satu hal: bukan saja mahasiswa yang terpilin ke dalam tindakan jiplak-menjiplak, tetapi juga dosen, guru besar dan calon guru besar. Semuanya bermula dari berlakunya aturan main. Bahwa karya ilmiah ditetapkan sebagai faktor determinan pengurusan kenaikan jabatan dosen di perguruan tinggi, hingga mencapai derajat guru besar.

Kedua, karya-karya ilmiah yang dijadikan dasar kenaikan jabatan dosen di perguruan tinggi merupakan karya-karya ilmiah yang tak terpublikasikan secara luas. Sehingga dengan demikian, tak ada supervisi yang bersifat kritis terhadap seluruh karya ilmiah tersebut. Sebuah kesaksian menyebutkan, penjiplakan karya-karya ilmiah di Indonesia telah berlangsung sejak lama. Bahkan, penjiplakan itu telah sedemikian rupa bermetamorfosis menjadi habit dalam totalitas dinamika perguruan tinggi. Tak pelak lagi, inilah instanisme yang begitu terang benderang.  Ibarat narkoba, penjiplakan merupakan tindakan haram yang dirasakan nikmat untuk dilakukan. Bahkan, dilakukan secara berulang-ulang.

Ketiga, plagiarisme mengambil titik tolak dari upaya eksploitasi kalangan mahasiswa oleh kalangan dosen, guru besar dan calon guru besar. Para mahasiswa dalam konteks ini, dikondisikan untuk melaksanakan agenda-agenda penelitian. Hasil-hasil penelitian itulah yang kemudian diklaim sebagai karya akademis dosen, guru besar dan calon guru besar di perguruan tinggi. Apa yang bisa kita simpulkan dari kenyataan ini ialah terbentuknya pola relasi subjek-objek. Dosen, guru besar dan calon guru besar memosisikan dirinya sebagai subjek, sementara mahasiswa disudutkan semata sebagai objek.

Jelas kiranya, ketiadaan otentisitas itu merupakan tantangan besar bagi Indonesia dalam memasuki pergumulan abad XXI. Ketiadaan otentisitas yang sedemikian rupa itu justru telah melumpuhkan kelembagaan pendidikan tinggi untuk sepenuhnya berperan sebagai center of excellence dalam kehidupan masyarakat. Karena itu, mutlak ditemukan sebuah jalan keluar demi memecahkan masalah ketiadaan otentisitas.

Jalan Keluar

Tantangan besar abad XXI memperhadapkan Indonesia pada pilihan sulit. Tatkala bangsa-bangsa lain telah melakukan lompatan kuantum demi mencapai kemajuan, Indonesia masih berputar-putar pada persoalan elementer ketahanan pangan, ketidaktercukupan energi dan buruknya infrastruktur. Mau tak mau, Indonesia harus menyelesaikan dua persoalan kembar. Indonesia harus dengan segera menyelesaikan problema-problema elementer, serta sekaligus mengejar ketertinggalan dari bangsa-bangsa lain. Mengacu pada kemampuan mencetak lapisan sumber daya manusia yang bermutu, pendidikan tinggi berdiri di garda depan dalam hal menyelesaikan persoalan kembar itu.

Pada titik ini kita lantas diperhadapkan dengan keharusan untuk mereformulasi pendidikan tinggi. Hal yang niscaya dilakukan adalah mempurifikasi kedudukan guru besar dari noda hitam plagiarisme. Caranya, setiap guru besar diharuskan menulis minimal satu buku ilmiah setiap tahun. Setelah terbit, substansi buku ilmiah itu dibentangkan untuk diperdebatkan di ruang publik demi mempertimbangkan tingkat kesahihan dan kualitasnya. Sebagai konsekuensinya, status guru besar mutlak dicabut manakala syarat ini tak dipenuhi. Inilah cara paling beradab mengeliminasi plagiarisme. Bahkan, inilah cara paling masuk akal merawat otentisitas.

Moral dari tulisan ini sangatlah sederhana: keharusan menyimak mara bahaya punahnya otentisitas. Tanpa otentisitas, Indonesia bakal diperhadapkan dengan kemerosotan untuk sekadar menjadi bangsa abal-abal dalam pergaulan global.

Analisis Berita, Vol. 3, Nomor 2, 2010

Feb
02

Oleh Anwari WMK

Demi memahami eksistensi para pengelola negara, ternyata tidaklah terlalu penting menimang aspek nama dan sebutan. Secara kategoris, para pengelola negara bisa berarti “pejabat”, “aparat”, “pamong” atau “pegawai negeri sipil”. Disimak berdasarkan perspektif sosiologis, nama dan sebutan tersebut menggambarkan adanya peran, fungsi dan kedudukan seseorang dalam jagat pengelolaan negara. Tetapi kategorisasi ini bukanlah diferensiasi yang sungguh-sungguh bermakna manakala dibandingkan dengan kecenderungan yang hampir seragam mewarnai tata laku para pengelola negara. Artinya, ada semacam similaritas di antara para pejabat negara. Similiritas itu, anehnya, berupa perburuan honor di luar gaji pokok. Keberhasilan mendapatkan honor itu pun menentukan secara telak tingkat kerajinan mereka bekerja sebagai pengelola negara.

Dalam detik.com edisi 27 Januari 2010 disebutkan, bukan rahasia lagi jika pejabat di berbagai kementerian banyak yang menerima honor di luar gaji pokok. Fakta ini kemudian mencetuskan kebiasaan buruk. Antusiasme dan tingkat kerajinan bekerja sebagai aparat negara benar-benar dideterminasi oleh ada tidaknya honor-honor. Jika jumlah honor yang diterima tak memadai, maka timbul situasi disinsentif. Kemunculan honor-honor itu tak bisa dilepaskan dari latar belakang pembentukan panitia atau sejenis komite dalam sebuah kementerian. Saat panitia atau komite benar-benar riil terbentuk, maka saat itu pula digulirkann usulan pengadaan honor-honor. Tragisnya, tak ada standarisasi berkenaan dengan besaran honor. Itulah mengapa, semakin tinggi tanggung jawab, maka semakin besar pula honor yang diterima.

Apa yang bisa kita mengerti dari kenyataan ini? Honor-honor diposisikan sebagai suatu bentuk “penghargaan” terhadap pelaksanaan tugas di luar tugas-tugas rutin. Artinya, jika komponen honor-honor tidak ada, maka itu merupakan pertanda tak adanya pelaksanaan tugas di luar tugas-tugas rutin. Tapi mengapa kini muncul usulan untuk menghapuskan honor-honor tersebut? Bukankah dengan penghapusan honor-honor itu berarti satu poin penghargaan sengaja ditiadakan? Mungkinkan ini merupakan sinyal terjadinya penggusuran terhadap berbagai item pekerjaan di luar tugas rutin? Ataukah memang, honor-nonor itu sesungguhnya merupakan suatu bentuk kesalahan yang tak terkoreksikan dalam jangka waktu lama?

Tentu, penghapusan honor-honor itu masih bergulir sebatas retorika, sehingga terbuka beberapa kemungkinan. Isu penghapusan bisa berarti peniadaan sama sekali komponen honor dalam maknanya yang riil. Atau, honor-honor tetap ada, namun dengan penamaan yang berbeda. Pokok soalnya di sini adalah honor yang telah sedemikian rupa berfungsi sebagai faktor stimulan timbulnya dinamika kerja pengelola negara. Ini jelas merupakan suatu kelancungan. Sebab, bagaimana mungkin seseorang yang telah mendedahkan dirinya terlibat aktif dalam pengelolaan negara ternyata hanya bersedia bekerja berdasarkan determinasi tunggal “honor-honor”. Bukankah dengan demikian berarti, impuls yang mendorong berlangsungnya pengelolaan negara bukan lagi cita-cita dan kehendak luhur mengapa negara ini dilahirkan?

Mungkin terkesan absurd dan mengada-ada jika kita berbicara tentang eksistensi para pengelola negara yang bekerja dengan upah rendah. Bukan saja upah rendah itu harus ditentang lantaran melecehkan kemanusiaan, tetapi upah rendah harus ditolak karena mengingkari arti penting meritokrasi dalam tata kelola organisasi secara baik. Atas dasar ini, mutlak diberlakukan sebuah keputusan politik yang memungkinkan para pihak pengelola negara hidup berkecukupan. Hanya saja, hidup berkecukupan berbeda secara diametral dengan hidup berkemewahan. Dalam konteks hidup berkecukupan termaktub pilihan hidup untuk menjadi seorang asketik. Artinya, jangan pernah bermimpi menjadi pengelola negara manakala masih ada kehendak yang tak terbendung untuk hidup berkemewahan. Sementara tragisnya, honor-honor dalam konteks persoalan di atas merupakan suatu bentuk kemewahan yang sengaja dirancang mendompleng pada apa yang disebut “pekerjaan-pekerjaan di luar tugas rutin”.

Persoalan ini lalu membawa kita pada telaah secara saksama terhadap dua hal yang sekilas pintas bertolak belakang satu sama lain. Diferensiasi antara “tugas rutin” dan “di luar tugas rutin” sesungguhnya merupakan kategorisasi yang sangat longgar serta tak memiliki kejelasan batas-batas dan definisi manakala disimak berdasarkan perspektif kepemimpinan dan manajemen. Sangat mungkin, item-item yang tercakup ke dalam kategori “di luar tugas rutin” ternyata secara substansial bertumpang tindih dengan item-item yang termaktub ke dalam kategori “tugas rutin”. Perbedaan antara “tugas rutin” dan “di luar tugas rutin” pun ternyata hanyalah semu belaka. Perbedaan ini merupakan teknikalitas demi mewujudkan ambisi untuk hidup berkemewahan yang dikamuflasekan pada keseluruhan proses tata kelola negara. Dengan kata lain, pengelolaan negara telah dimanipulasi sedemikian rupa menjadi ajang pengerukan sumber daya finansial. Pada titik ini, semakin sulit membayangkan bakal munculnya figur-figur asketik yang bekerja secara pro-bono dalam proses pengelolaan negara.

Mau tak mau, dari sini tersingkap pandangan dunia (Weltanschauung) pengelola negara. Pertama, tak ada lagi keikhlasan otentik dalam proses pengelolaan negara. Baik “pejabat”, “aparat”, “pamong” maupun “pegawai negeri sipil” hanyalah sekumpulan para aktor yang aktif melakukan perburuan finansial dalam kancah negara. Jika generasi pertama setelah Indonesia merdeka melakukan pengelolaan negara dengan disertai kesadaran untuk hidup sederhana atau bersahaja, maka sangatlah sulit kini menemukan figur-figur pengelola negara semacam itu. Tak berlebihan jika kemudian dikatakan, bahwa aktor-aktor pengelola negara kini dideterminasi oleh basis material.

Kedua, determinasi basis material itu kini benar-benar menemukan aktualisasinya pada kecenderungan lahirnya organ-organ kekuasaan negara yang independen (independent regulatory body) serta munculnya cabang kekuasaan eksekutif (state auxiliary agency). Jika kemunculan independent regulatory body berupa  lahirnya “komisi-komisi negara”, maka kehadiran state auxiliary agency mengambil format “badan”, “dewan”, atau “tim” (lihat editorial Kompas, 27 Januari 2010: “Seputar Birokrasi Kekuasaan”). Untuk membuktikan bahwa hal ini merupakan elemen yang tercakup dalam determinasi basis material, semuanya dapat disimak dari dasar hukum pembentukan independent regulatory body maupun state auxiliary agency yang berupa undang-undang, keputusan presiden, atau peraturan pemerintah. Ketidakseragaman dasar hukum ini merupakan indikasi mencolok betapa sesungguhnya keberadaan aktor-aktor pengelola negara kini tak lain dan tak bukan hanyalah petualang yang terus mencari celah menggerus sumber daya finansial yang tersimpan dalam berbagai institusi negara. Jangan heran pula jika kini hampir mustahil menemukan tokoh-tokoh pengelola negara yang jujur dan hidup sederhana seperti halnya alm. Baharuddin Lopa.

Dari kenyataan yang memilukan ini lahir implikasi buruk yang tak terperikan. Para aktor pengelola negara merupakan elemen bangsa yang tak mungkin lagi diharapkan mampu tampil ke depan mengemban tugas kebangsaan dengan mengusung spirit pengorbanan agung demi kejayaan Indonesia. Pragmatisme telah sedemikian rupa mendistorsi tugas-tugas kebangsaan para pengelola negara. Jika aksioma manajemen dan kepemimpinan abad XXI meniscayakan berlakunya prinsip over sacrifice, maka prinsip tersebut mustahil diwujudkan dalam realitas hidup aktor-aktor pengelola negara kini.

Apa boleh buat, para pengelola negara kini merupakan antitesis terhadap cita-cita berdirinya Indonesia merdeka. Jangan heran jika orientasi dan perilaku “pejabat”, “aparat”, “pamong” dan “pegawai negeri sipil” hanya menjerumuskan negara ke dalam stadium sakit yang teramat parah. Bukan saja compang-camping eksistensinya, negara kini benar-benar berada dalam fase sakaratul maut.

Analisis Berita Vol. 3, Nomor 1, 2010

Des
28

Oleh Anwari WMK

Dalam beberapa tahun terakhir, muncul “drama” yang sama sekali tak menghibur di seputar pemadaman aliran listrik. Secara sporadis di beberapa tempat muncul respons berupa serangkaian protes terhadap Perusahaan Listrik Negara (PLN). Publik di daerah menggugat, mengapa krisis listrik tak kunjung tuntas diselesaikan? Mengapa masalah listrik selama kurang lebih sepuluh tahun sejak bergulirnya era demokrasi justru kontras dengan ancangan rezim Orde Baru sebelumnya yang begitu sigap mengupayakan ketersediaan listrik? Apakah listrik lebih memadai ketersediannya justru pada era kekuasaan otoritarian ketimbang pada era kekuasaan demokratis?

Sesungguhnya, serangkaian gugatan ini sejalan dengan kerugian masyarakat dan dunia usaha akibat pemadaman listrik. Terlebih lagi tatkala peran listrik semakin terintegrasi menjadi input factor dalam proses produksi ekonomi di berbagai penjuru nusantara, maka pemadaman benar-benar dirasakan sebagai persoalan. Pada akhirnya, krisis listrik bukan saja menghablur sebagai persoalan laten, tetapi sekaligus mencuat sebagai problema yang bersifat manifest. Upaya saksama mengakhiri pemadaman listrik dengan sendirinya menjadi kerangka solusi terhadap masalah energi di Indonesia. Dengan mempertimbangkan berbagai dinamika ekonomi dan politik yang berada dalam spektrum demokrasi dewasa ini, solusi masalah energi ini harus bersifat menyeluruh.

Solusi Semu

Tak dapat dielakkan, listrik merupakan inti dari ketersediaan utilitas publik dalam bidang energi. Bagi masyarakat lapis bawah, misalnya, sama sekali tidak ada kemutlakan untuk memiliki kendaraan bermotor, yang nota bene membutuhkan ketersediaan energi berupa bahan bakar minyak (BBM). Tetapi terhadap energi listrik, masyarakat bawah memiliki kebutuhan yang dapat didefinisikan dan dikategorisasikan dengan sangat jelas. Sebagai sebuah satuan energi, listrik bukan saja strategis, tetapi juga populis. Menghentikan sama sekali pemadaman listrik jelas merupakan tugas kebangsaan yang mulia.

Tragisnya, argumentasi yang terekspresikan berkenaan dengan tak terelakkannya pemadaman listrik, secara keseluruhan merupakan argumentasi dengan substansi yang berat dan rumit. Terutama jika harus dicerna oleh publik luas dari kalangan bawah, terasa benar berat dan rumitnya argumentasi itu. Krisis listrik diilustrasikan bukan semata sebagai akibat persoalan pembangkit. Lebih dari itu, krisis listrik juga digambarkan bertautan erat dengan transmisi atau infrastruktur untuk bisa sampai menjangkau konsumen. Argumentasi inilah yang mewarnai pembicaraan tentang listrik dalam artikulasi pimpinan teras PLN, pemerintah maupun DPR. Tetapi di balik argumentasi ini muncul tiga agenda tersembunyi.

Pertama, argumentasi ini merupakan suatu bentuk tekanan dan desakan secara subtil terhadap masyarakat agar sepenuhnya memaklumi jika sewaktu-waktu terjadi serangkaian pemadaman listrik. Argumentasi ini merupakan soft power yang mendesakkan suatu kepentingan terselubung demi mengondisikan masyarakat agar diam menerima timbulnya krisis listrik. Di sini, listrik dimengerti secara miopik oleh PLN, pemerintah dan DPR sebagai problema instrumental. Sekalipun berperan fundamental dalam dinamika kebudayaan, listrik tidak ditransendensikan sebagai salah satu pilar penting tegaknya peradaban. Dengan sendirinya, strategi pengembangan kelistrikan tak memiliki kejelasan resonansi dengan apa yang pernah dikemukakan Sudjatmoko berkenaan dengan  “pembangunan sebagai masalah kebudayaan”.

Kedua, argumentasi itu berjalin kelindan dengan ambisi financial engineering berdasarkan logika formal pembangunan pembangkit dan transmisi. Itulah mengapa, dalam beberapa waktu terakhir gemuruh pembicaraan tentang listrik bernuansa komersial-kapitalistik. Baik pembangunan pembangkit maupun transmisi, lebih dideterminasi oleh pengaturan strategi demi mendapatkan kredit sindikasi dalam jumlah besar. Sekadar catatan, sumber pendanaan untuk proyek pembangkit listrik 10.000 megawatt telah mencapai 100%. Nilai total keseluruhan pendanaan mencapai US$ 5,56 miliar ditambah Rp 23,2 triliun atau sekitar Rp 78 triliun hingga Rp 79 triliun. Sementara untuk transmisi, sindikasi Bank Mandiri dan BCA untuk 26 proyek di Jawa mencapai Rp 2,6 triliun, sindikasi BNI dan BRI untuk 20 proyek di luar Jawa sebesar Rp 1,9 triliun, serta BCA yang membiayai tiga proyek gas dan kabel bawah tanah di Jawa senilai Rp 327 miliar. Semua ini tak bisa sepenuhnya dilepaskan  dari financial engineering bernuansa komersial-kapitalistik.

Ketiga, argumentasi itu memiliki kaitan erat dengan kepentingan memenangkan satu jenis energi sebagai input factor pembangkit listrik. Kita tahu, sejak lama muncul upaya mendesakkan geotermal agar efektif berfungsi sebagai sumber energi pada pembangkit tenaga listrik. Kini, terbitnya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2009 tentang Harga Patokan Pembelian Tenaga Listrik oleh PT PLN dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi merupakan bukti adanya dukungan politik ke arah pengedepanan peran geotermal. Peraturan ini menetapkan harga listrik tertinggi dari pembangkit listrik panas bumi sebesar US$ 9,70 sen atau Rp921,50 per kilowatt hour (kWh).

Hal yang kemudian penting digarisbawahi adalah ini: muncul suatu bentuk pertarungan untuk mengeruk keuntungan besar dari sebuah upaya yang di atas permukaan dicitrakan hendak menyelamatkan listrik dari krisis. Inilah solusi semu masalah energi. Di sini, para pihak yang terlibat pemecahan masalah terjebak ke dalam logika reduksionis perburuan rente. Lantaran itu pula, mereka kesulitan mengaitkan listrik dengan peradaban. Bahkan, dipandang absurd mengaitkan listrik dengan peradaban.

Pilar Peradaban

Tanpa disertai kejelasan posisi sebagai pilar peradaban, maka berbagai strategi yang dimaksudkan untuk mengatasi krisis listrik cenderung bergeser menjadi model penyelesaian yang bersifat parsial-partikular. Pembenahan pada level internal PLN pun takkan memberikan harapan berarti jika listrik sebagai pilar peradaban belum terkristalisasi membentuk paradigma berpikir. Begitu juga halnya dengan hadirnya generasi baru kepemimpinan di PLN, takkan serta-merta mengubah haluan pengelolaan listrik di Indonesia menjadi lebih baik. Semuanya bergantung dan ditentukan oleh terbentuknya kesadaran yang utuh tentang listrik sebagai pilar peradaban.

Sebagai pilar peradaban,  peran fundamental listrik terkait erat dengan dua hal. Pertama, listrik merupakan basis tercetusnya kemajuan sosial dan ekonomi selama kurun waktu peradaban industrial, yang bergulir sejak abad XVIII. Tanpa kehadiran energi listrik, sulit dibayangkan peradaban industrial mencapai tingkat kecanggihannya sebagaimana kita saksikan dewasa ini. Kedua, listrik merupakan satu jenis energi yang secara komparatif berada dalam posisi lebih tinggi dibandingkan dengan energi fosil. Jika watak energi fosil polutif, listrik justru merupakan energi ramah lingkungan. Situasi yang muncul kini bahkan digambarkan sebagai the danger of peak oil, sehingga energi listrik berkedudukan lebih tinggi dibandingkan dengan energi fosil.

Pada derajat tertentu, pemahaman akan listrik sebagai pilar peradaban melahirkan implikasi yang tak sederhana terhadap kekuasaan politik. Para pemimpin nasional di negara mana pun kini, tak mungkin lagi berpijak pada pandangan lama tentang listrik semata sebagai “penerangan”. Listrik justru harus dimengerti sebagai tulang punggung terjadinya revolusi informasi. Pada keseluruhan perkembangan informasi itu, kecepatan proses transmisi data ikut ditentukan oleh ketersediaan listrik secara memadai. Itulah mengapa, kepemimpinan nasional harus memahami satu hal, bahwa  blackout energi listrik menimbulkan dampak yang jauh lebih dramatis dibandingkan dengan ketiadaan energi fosil. Blackout energi listrik menimbulkan malapetaka bagi kelanjutan masyarakat kontemporer.

Apa yang kemudian dikenal sebagai catastrophic consequences dari blackout energi listrik ialah munculnya pause for a moment dalam gerak dinamik peradaban mutakhir. Peradaban tiba-tiba memasuki titik jeda yang serius akibat terputusnya jaringan listrik. Berbagai dimensi dalam kehidupan umat manusia tiba-tiba dilanda kemandegan dalam maknanya yang  serius. Kehidupan yang semula berpijak pada aglomerasi kecanggihan teknologi, tiba-tiba berakhir dalam sebuah “terminal pemberhentian” akibat punahnya energi listrik. Dengan demikian berarti, blackout energi listrik mengubah segenap realitas—sosial, ekonomi dan budaya—untuk sepenuhnya sekadar menjadi fatamorgana.

Sayangnya, di Indonesia, listrik belum memasuki ranah pemaknaan baru sebagai pilar peradaban. Listrik dengan berbagai persoalan yang mengiringinya, masih dimengerti secara miopik sekadar sebagai realitas yang  sepenuhnya teknis-instrumental. Para pihak yang terkait erat dengan tata kelola listrik belum juga membangun kesadaran utuh tetang listrik dalam kedudukannya sebagai pilar peradaban. Lebih tragis lagi, tata kelola listrik di Indonesia masih terdistorsi oleh perilaku korupsi.

Analisis Berita Vol. 2, Nomor 146, 2009

Des
28

Oleh Anwari WMK

Biaya mahal pelayanan kesehatan di rumah sakit bukanlah cerita baru. Paling tidak sejak dekade 1980-an, komersialisasi pelayanan kesehatan telah sedemikian rupa muncul ke permukaan dan sekaligus dirasakan sebagai persoalan besar. Rumah sakit memang terus mempertahankan eksistensinya di tengah kancah kehidupan masyarakat. Rumah sakit terus berupaya menjadi bagian tak terpisahkan dari masyarakat. Tetapi keberadaannya di tengah masyarakat disertai oleh sikap yang keliru dan disertai oleh pendekatan yang salah. Rumah sakit cenderung untuk hanya memandang masyarakat sebagai objek yang absah dieksploitasi. Hubungan rumah sakit dan masyarakat pun lalu berevolusi menjadi hubungan bercorak subjek-objek. Rumah sakit memosisikan dirinya sebagai subjek dan masyarakat disudutkan semata sebagai objek. Dalam situasi demikian, hanya kaum kaya yang dipandang layak mendapatkan pelayanan kesehatan.

Perkembangan setelah dekade 1980-an mempertontonkan timbulnya cerita-cerita pilu. Baik pada rumah sakit pemerintah maupun pada rumah sakit swasta muncul berbagai narasi penceritaan tentang kaum miskin yang gagal mendapatkan pelayanan kesehatan secara manusiawi. Kaum miskin ditolak berobat ke rumah sakit, berdasarkan alasan ketiadaan dan ketidaktercukupan biaya. Bukan saja tiba-tiba kaum miskin menjadi saksi terhadap ganasnya komersialisasi pelayanan rumah sakit. Lebih dari itu, kaum miskin diposisikan sebagai aktor sosial yang—langsung maupun tidak langsung—teraniaya oleh praksis pelayanan kesehatan. Di sini kita lantas menyaksikan secara terang benderang, betapa sesungguhnya rumah sakit merupakan institusi sosial yang amat sangat pongah. Sejak dekade 1980-an itu, biaya mahal berobat ke rumah sakit benar-benar mengkristal menjadi narasi besar (the grand narrative) dalam konteks penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

Pada sekitar dekade 1990-an, muncul diskursus sosial yang secara keseluruhan menggugat keberadaan rumah sakit di Tanah Air. Diskursus sosial itu secara telak berbicara tentang sesuatu yang teramat janggal: “kaum miskin dilarang sakit”. Pokok soal dalam diskursus sosial ini adalah kemustahilan orang miskin mendapatkan pelayanan secara memadai dari sebuah rumah sakit. Sekalipun penyakit dan penderitaan kaum miskin mutlak disembuhkan melalui sebuah rumah sakit, ternyata tak secara otomatis membuahkan aksioma agar rumah sakit sepenuhnya peduli terhadap kaum miskin. Dengan menghamba pada pola pembiayaan yang sepenuhnya komersialistik, rumah sakit di Indonesia malah cenderung menyingkirkan kaum miskin dari skema pelayanan kesehatan.

Tragisnya, “kaum miskin dilarang sakit” bukanlah satu-satunya persoalan yang membelit keberadaan rumah sakit sejak dekade 1980-an. Dalam menjalankan fungsinya, acapkali rumah sakit justru diperhadapkan dengan masalah malpraktik. Sejak dekade 1980-an itu, malpraktik bahkan tak habis-habisnya mewarnai pemberitaan media massa. Jika segala sesuatu yang terungkap melalui media massa merupakan puncak gunung es suatu permasalahan, maka dapat dikatakan bahwa dalam realitas sesungguhnya malpraktik berlangsung secara eksesif. Apa yang aneh di sini ialah malpraktik yang menihilkan makna profesionalisme. Semestinya, dengan komersialisasi, rumah sakit memiliki kapasitas bekerja profesional, sehingga tak perlu muncul masalah malpraktik. Ternyata, kaum kaya pun merupakan pihak yang tak luput dari ancaman malpraktik.

Dengan sendirinya, rumah sakit mereproduksi persoalan kembar. Terhadap mereka yang tak mampu membayar mahal, rumah sakit melakukan upaya-upaya sistematis menihilkan keberadaan kaum miskin. Terhadap mereka yang mampu membayar mahal, rumah sakit justru terbelenggu ke dalam spiral persoalan malpraktik. Ujung dari semua ini ialah runtuhnya kewibawaan dokter. Mengingat keberadaan rumah sakit tak pernah bisa dilepaskan dari peran dokter, maka memburuknya citra rumah sakit berimbas terhadap posisi sosial kalangan dokter.

Di tengah kancah kehidupan masyarakat, masih banyak dokter yang menjunjung tinggi kebajikan. Observasi hingga ke kota-kota kecil di berbagai pelosok nusantara menunjukkan, sesungguhnya masih ada dokter yang dicintai dan dihormati masyarakat. Tak sedikit dari para dokter itu yang personalitasnya melegenda sebagai tokoh yang lebih banyak memberi ketimbang menerima. Bukan saja lantaran sang dokter menerapkan tarif murah, tetapi juga memiliki empati terhadap kaum miskin. Masalahnya, keberadaan dokter semacam ini kian tertutupi oleh komersialisasi pelayanan kesehatan. Rumah sakit telah mencetuskan atmosfer yang melabelisasi para dokter sebagai elemen komersialisasi pelayanan kesehatan.

Dengan kompleksitas persoalan semacam itu, terobosan apa yang lalu penting dipertimbangkan? Mungkinkah ditemukan suatu cara dan strategi untuk mengakhiri problema “orang miskin dilarang sakit”? Sungguh, tak ada jawaban pasti terhadap pertanyaan tersebut. Problema sosial “kaum miskin dilarang sakit” bakal terus bergulir ke masa depan. Terlebih lagi tatkala sebuah rumah sakit didirikan untuk tujuan akumulasi kapital, absurd mengharapkan lahirnya suatu model pelayanan kesehatan murah yang dapat diakses kaum miskin.

Namun demikian, masih ada setetes harap kaum miskin memiliki kesempatan dilayani dalam praksis pelayanan kesehatan. Setetes harapan dimaksud terkait dengan berdirinya Rumah Sakit Umum Pendidikan (RSUP) Universitas Airlangga (Unair), Surabaya. Sejalan dengan latar belakang pendiriannya yang menghabiskan dana APBN sebesar Rp 590 miliar, maka kaum miskin merupakan subjek yang bakal diakomodasi secara luas dalam sistem pelayanan RSUP Unair.

Harapan kita kemudian, semoga dalam perjalanannya ke depan RSUP Unair tak berubah menjadi rumah sakit yang bercorak komersialistik. Sehingga dengan demikian, kaum miskin benar-benar menemukan oase dalam hal pelayanan kesehatan.

Analisis Berita Vol. 2, Nomor 145, 2009

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.